16 Kepala Daerah PKS Kunjungi Lemhanas, Ini yang Dibahas

Kunjungan PKS ke Lemhanas — Sebanyak 16 kepala daerah dari PKS mengunjungi Lembaha Pertahanan Nasional (Lemhanas), membahas soal tantangan kepala daerah dalam menghadapi investasi asing yang masuk ke daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 16 kepala daerah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengunjungi Lembaha Pertahanan Nasional (Lemhanas). Kunjungan yang diketuai Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) DPP PKS yang juga Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Senin (5/5/2023) membahas soal tantangan kepala daerah dalam menghadapi investasi asing yang masuk ke daerah.

Menurut Zulkieflimansyah, kunjungan ke Lemhanas ini penting bagi kepala daerah untuk memperluas ruang kesepahaman dan sinergi solusi bagi persoalan bangsa.

"Ini bagian dari bentuk kesepahaman dalam pembangunan, bagaimana melihat lebih luas tentang berjalannya bangsa ini dari Lemhanas dan bagaimana nanti bisa diterjemahkan di lapangan oleh kepala daerah, termasuk dari PKS dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi rakyat di daerah," ungkap Zulkieflimansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/5/2023).

Zul, sapaan akrab Zulkieflimasnyah, menuturkan bahwa kepala daerah harus memiliki kecerdasan dalam menghadapi arus investasi.

"Kalau bentuk investasi turn key project, tentu akan beda dengan proyek yang menyertakan alih tehnologi atau penyertaan tenaga kerja lokal. Kita banyak belajar dari paparan Gubernur Lemhanas hari ini," ujarnya.

Di tempat sama, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menyampaikan beberapa kisah keberhasilan program-program investasi internasional yang berhasil dibangun di daerah. Ia mencontohkan wilayah Morowali, Sulawesi Tengah

"Investasi di Morowali bisa menaikkan pertumbuhan daerahnya hingga 68 persen, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu yang menarik adalah pelibatan mitra lokal dengan kepemilikan mayoritas. Sehingga investasi di daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik," sebut Andi.

2 dari 2 halaman

Inflasi

Andi juga menambahkan di era teknologi hari ini, muncul inflasi tambahan berupa digital inflation, green inflation dan disruption inflation.

"Perubahan-perubahan ini memerlukan biaya penerapan di awal yang mengakibatkan inflasi sehingga memang hubungan pemerintah pusat dan daerah itu haris kuat untuk menopang pembangunan di era inflasi baru yang hadir saat ini," ungkap dia.